Jakarta - Sejumlah pihak dilibatkan dalam melacak peretas (hacker) yang coba mengacak-acak situs Pusat Tabulasi Nasional yang menampilkan hasil penghitungan data real count pemilu.
Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi yang beranggotakan tim TI dari BPPT, ID-SIRTII (lembaga pengawas internet), dan unit Cyber Crime Mabes Polri ini dinilai amburadul.
Demikian dikatakan M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) ketika berbincang dengan detikINET, Senin (13/4/2009).
"Betul kita dilibatkan, tapi koordinasinya amburadul, rumit dan gak nyantai," sengit pria yang biasa disapa Didin Pataka ini.
Dijelaskannya, ID-SIRTII selaku pihak yang berperan dalam memonitor lalu lintas di internet baru mendapat alamat IP situs KPU yang mereka minta dua hari sebelum pencontrengan. Namun setelah dilakukan koordinasi, ternyata IP tersebut tak melalui sensor ID-SIRTII.
"Alhasil, gak bisa dimonitor di link kita. Sekarang kalau ada serangan-serangan kita dapat datanya dari ISP karena data kita tidak sinkron," imbuh Didin.
Pun demikian, para penyerang sistem TI KPU ini diprediksi tak akan nekat mengumbar gempuran dari jaringan yang terlalu terbuka, seperti lewat akses internet pribadi.
Namun, mereka akan lebih memilih jalur yang realtif lebih aman lewat jaringan Telkom, seperti dial-up dan Speedy yang biasa diadopsi para warnet.
KPU sendiri sebelumnya sudah diwanti-wanti komunitas TI bawah tanah (underground) perihal potensi serangan yang akan terjadi. Bahkan, mereka menawarkan diri untuk memasang log correlation analysis sehingga kalau ada serangan itu bisa dianalisis segera.
"Itu ditawarkan sebelum pencontrengan, tapi gak diterima karena dianggap merepotkan karena harus merubah konfigurasi segala, di sisi lain waktunya sudah mepet," tandas Didin.
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi apa saja yang ingin anda komentari